ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGGARAN DASAR (AD)
KOMITE MADRASAH
MTs AL-FURQON SANDEN
PEMBUKAAN
Pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama antara anak, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tujuan akhir
adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak; semua anak; baik yang daya
tangkap belajarnya cepat maupun yang lamban.
Untuk meningkatkan mutu
pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran perlu berpedoman pada lima pilar
utama:
(i)
Pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan;
(ii)
Penggunaan budaya lokal untuk memberdayakan anak;
(iii)
Menyukseskan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang
berbasis kompetensi
(iv)
Menerapkan manajemen berbasis Madrasah ;
(v)
Semua masyarakat ambil bagian dan berprestasi
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden adalah lembaga yang bersifat
mandiri dan mewadahi peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu
pembelajaran semua anak, pemerataan pelayanan pendidikan dan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
Al-Furqon Sanden.
Mandiri berarti (a) Komite Madrasah dapat
bekerja-sama atau, berkoordinasi dengan Komite Madrasah lain,
perangkat Pemerintah Daerah (antara lain Kemanag, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas
Pendidikan, DPRD, yayasan perMadrasah an
atau lembaga lain) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan; (b)
dan tidak mempunyai hubungan hirkis atau kaitan stuktural dengan lembaga
pemerintah. Bentuk peran guru, Kepala Madrasah , orang tua murid dan masyarakat
diwujudkan melalui lembaga yang di sebut
Komite Madrasah .
DASAR HUKUM
1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2)
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah
.
3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak anak
4)
Undang- Undang Nomor 25, tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
5) Undang-Undang
Nomor 22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6)
Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran
Aktif Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
Bab l
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
- Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang di bentuk
dan di pilih dari dan oleh orangtua/ wali murid, komunitas Madrasah unsur-unsur masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan
penyediaan sumber daya, guna meningkatkan mutu belajar-mengajar dan
kinerja murid, guru dan Kepala Madrasah
.
- Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran
serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di Kabupaten/
- Kopentensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan
nilai-nilai dasar, yang di refleksikan dalam kebiasaan , kepribadian dan
tindakan.
- Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan
kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian atau bidang fungsional yang terpisah
dari sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan
tepat guna;
- Koordinasi instansional adalah koordinasi antar
instansi dalam menangani urusan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan;
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.
- Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): rencana dan
pengaturan tentang (i)
kompetensi dan hasil pembelajaran yang harus dicapai murid; (ii) penilaian
kegiatan belajar-mengajar; dan (iii) pemberdayaan sumber daya pendidikan
dan pengembangan kurikulum di Madrasah
.( Silakan sesuaikan dengan KTSP atau Kurtilas )
- Misi Pendidikan, adalah seperangkat tindakan yang di
lakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
- Pakaian seragam murid Madrasah secara nasional (putih-merah) tetap
berlaku. Namun demikian Madrasah datat menetapkan pakaian seragam lainnya
sesuai dngan norma-norma agama, budaya dan sapirasi Madrasah masing-masing melalui musyawarah dengan
Komite Madrasah .
- Pembelajaran adalah proses interaksi antar murid,
antar murid dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan
belajar.
- Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui motivasi, kegiatan bimbingan, pembelajaran dan atau
pelatihan, sehingga murid apat berkembang sebagai pribadi dan anggota
masyarakat di masa depan.
- Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan
potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk
masyarakat.
- Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya
sembilan tahun, diselenggarakan selama 3 tahun di Madrasah Dasar atau satuan pendidikan luar Madrasah yang sederajat dan 3 (tiga) tahun di Madrasah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang
sederajat.
- Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan
kehidupan-bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembetukan watak dan
peradaban bangsa yang bermanfaat di tengah masyarakat dunia.
- Penentuan biaya yang di bebankan pada masyarakat/
orang tua didasarkan pada prinsip keadilan, transparasi sesuai dengan
kemampuan dari orang tua melalui musyawarah dan mufakat bersama antara
orangtua, masyarakat/ Komite Madrasah
.
- Penilaian: untuk mengetahui tingkat kemajuan dan
keberhasilan belajar murid secara berkelanjutan dan di lakukan melalui
ulangan/ ujian harian, tugas, pengamatan dan partofolio.
- Satuan pendidikan adalah unit penyelenggara
pendidikan baik pada program
pendidikan 9 tahun di Madrasah dan satuan pendidikan yang sederajat,
yang meliputi sekilah dan jalur pendidikan luar Madrasah .
- Setandar kompetensi murid Madrasah / MI memiliki;
a.
Ahlak dan budi pekerti yang luhur
b.
Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan
tuntutan kurikulum yang berlaku
c.
Kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani
d.
Kemampuan untuk mempersiapkan kecerdasan anak secara
dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
e.
Menyiapkan murid yang mampu bekerja di masyarakat.
- Sumber Pembiayaan;
a.
Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan
bagi Madrasah negeri dan swasta
b.
Dana masyarakat/ orang tua murid
c.
Sumber lainnya seperti hibah/ sumbangan dan lain-lain
d.
Yayasan/ penyelenggara Madrasah swasta
- Tujuan penyelenggaraan di Madrasah bertujuan agar murid memiliki kemampuan
dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang
bermanfaat bagi murid yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta
penanaman sikap moril sepiritual guna mempersiapkan murid sebagai anggota
masyarakat dan untuk melanjutkan ke Madrasah/Sekolah atau satuan yang sederajat.
- Unit kegiatan murid: Pada prinsipnya Madrasah dapat mendorong dan menyediakan unit
kegiatan murid dalam rangka menumbuhkan bakat, minat dan kemampuan
berdemokrasi serta latihan kepemimpinan.
- Visi pendidikan adalah wawasan atau cara pandang jauh
ke depan tentang cirri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil
pendidikan.
Bab 11
NAMA, WAKTU
DAN TEMPAT
Pasal 2
(1)
Lembaga ini bernama Komite Madrasah MTs
Al-Furqon Sanden
(2)
Lembaga ini di bentuk dan disahkan pada tanggal 2
Januari 2020
(3)
Masa jabatan pengurus komite Madrasah 3 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali
(4)
Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden berkedudukan di Madrasah Al-Furqon Sanden
Bab III
NILAI-NILAI DASAR
Pasal 3
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden adalah organisasi masyarakat. Oleh karena itu
Komite Madrasah menganut dan menggunakan nilai-nilai dasar
berikut ini yang memang dijunjung tinggi oleh masyarakat:
(1)
Mengutamakan kepercayaan;
(2)
Kesetaraan;
(3)
Keterbukaan;
(4)
Partisipatif;
(5)
Fokus pada pembelaaran anak;
(6)
Mampu mempertanggungjawabkan;dan
(7)
Melayani anak tanpa diskriminatif
(8)
Ramah anak
Bab IV
SIFAT
Pasal 4
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden bersifat:
(1)
Mandiri: Berdikari, dapat membuat keputusan dan
kebijakan secara otonom, namun tetap membuka diriterhadap masukan pihak lain.
(2)
Non-hirarkis:tidak menjadi atasan atau bawahan dari Madrasah,
UPT Dinas Pendidikan, Kemenag, Pemerintah Daerah atau yayasan.
(3)
Koordinatif: dapat bekerja-sama dan menjalin hubungan
dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Komite Madrasah;
(4)
Dedikatif: Tidak mencari keuntungan pribadi maupun
kelomppok (bekerja demi lemajuan anak tanpa pamrih);
(5)
Inklusif: Semua pihak (indifidu dan lembaga) mengambil
bagian dan perann aktif
(6)
Partisipatif: Saling mendengarkan, mengambil keputusan
bersama dan melksanakannya;
(7)
Transparan: Terbuka dalam manajemen, perolehan dan
berbagi informasi dan pengertian bersama; dan
(8)
Akuntabel: Bertanggungjawab dan mampu
mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil-hasil kegiatan.
Bab V
TUJUAN
Pasal 5
Komite Madrasah bertujuan untuk:
(1)
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa
masyarakat dalam melahirkan kebijakan
oprasional dan program pendidikan di Madrasah
Al-Furqon Sanden ,
(2)
Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
Al-Furqon Sanden ,
(3)
Menciptakan suasana dan kondisi transparasi, akuntabel
dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Madrasah Al-Furqon Sanden
Bab VI
VISI DAN MISI
Pasal 6
(1)
Visi Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden adalah Prima
dalam pelayanan dan terwujudnya komite yang berdaya guna.
(2)
Misi Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden adalah
(a) Mengadakan rapat-rapat baik rapat
harian, rapat pleno, dan rapat insidental ;
(b) Memantau siswa belajar di
rumah/keluarga;
(c) Menciptakan kondisi masyarakat yang
kondusif untuk belajar;
(d) Berperan aktif dalam memajukan
pendidikan;
Bab VII
FUNGSI
Pasal 7
Untuk mencapai visi dan misi
tersebut pada Pasal 6, maka komite Madrasah
Al-Furqon Sanden berfungsi untuk:
(1)
Memberikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah, bendahara
Madrasah dan guru untuk dijadikan keputusan bersama
dalam kebijakan dan program peningkatam mutu pencerdasan anak di kelas, di Madrasah dan di
rumah terutama tentang Kurikulum dan Penilaian; Sarana dan Prasarana Fisik dan
Ketenangan; Keuangan; Kesehatan dan gizi anak.
(2)
Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bemutu.
(3)
Melakukan kerjasama dengann masyarakat (perorangan/
organisasi/ dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
(4)
Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat.
(5)
Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada
Madrasah menganai kebijakan dan program
pendidikan; Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Madrasah (RAPBM);
criteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga pendidikan; criteria
fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
(6)
Memberikan kemuahan kepada murid, guru dan kepala Madrasah agar
dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, tanpa kekerasan dan tanpa
diskriminasi sehingga anak dapat belajar secara menyenangkan, mencerdaskan dan
trampil.
(7)
Secara terbuka dan yepat waktu mampu
mempertanggungjawabkan pada masyarakat tentang kemajuan setiap murid dan setiap
guru di kelas dan kepala Madrasah .
(8)
Mendorong orang tua murid dan anggota masyarakat
lainnya memberikan umpan-balik perihal kemajuan anak dan Madrasah .
(9)
Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan.
(10) Melakukan
evaluai dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
di satuan pendidikan.
Bab VIII
MENGUTAMAKAN PEMBELAJARAN ANAK
Pasal 8
Guru dan anak bertemu di Madrasah
tanpa saling memilih dan tanpa membedakan satu sama lain. Setiap anak masuk
kelas membawa latar belakang termasuk prasangka (yang baik dan yang buruk),
tingkat pengertian dan perasaan asing di lingkungan kelas dan Madrasah dan
dalam cara belajaar yang berbeda-beda. Guna menciptakan lingkungan sekoalh yang
mendukung pembelajaran semua anak di kelas dan Madrasah , maka:
(1)
Kepala Madrasah ,
guru dan staf tata-usaha untuk urusan sehari-hari di lingkungan Madrasah bersama semua komponen di massyarakat
menciptakan dan memelihara hubungan yang dinamis, adil, saling menghormati
antara ank dan anak, guru dan anak, guru dan guru, guru dan staf tata-usaha,
penjaga seolah, guru dan kepala Madrasah
, serta guru dan orangtua serta masyarakat luas.
(2)
Kepala Madrasah bersama semua komponen masyarakat (i)
menghindari segala bentu kekerasan terhadap anak; (ii) menciptakan suasana yang
menyenangkan agar anak bebas dari rasa takut; (iii) menciptakan suasana
sehingga anak merasa senang dengan lingkungan belajar terutama di kelas dan di Madrasah .
(3)
Guru menggunakan pengetahuan dan pengertian yng sudah
ada terutama dari lingkungan sekitar, budaya lokal dan bahasa daerah.
(4)
Guru perlu peka, mengerti dan memastikanagar anak
mengendalikan laju pembelajaran mereka sendiri baik sebagai kelompok maupun
sebagai individu.
(5)
Guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman
yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Bab IX
KEANGGOTAAN KOMITE Madrasah
Pasal 9
(1)
Anggota Komite Madrasah Al-Furqon Sanden adalah semua anggota masyarakat setempat dan
pihak lain yang peduli pada kemajuan pembelajaran anak di Madrasah Al-Furqon Sanden ,
(2)
Masyarakat perlu memilih wakil-wakil yang mereka
percaya dan mampu menjalankan tugas-tugas Komite demi keberhasilan anak-anak Madrasah Al-Furqon Sanden ,
(3)
Wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam kepengurusan
Komite Madrasah terdiri dari (a) wakil orangtua murid dan atau
wali murid (perempuan dan laki-laki); (b) wakil masyarakat (perempuan atau
laki-laki), (c) wakil perempuan; (d) wakil dunia usaha (perempuan atau
laki-laki); (e) wakil guru kelas rendah dan kelas tinggi (perempuan dan
laki-laki); (f) Kepala Madrasah ; (g)
wakil Badan Perwakilan Desa dan atau wakil pemerintah desa atau kelurahan;
(perempuan atau laki-laki) dan (h) alumni (perempuan atau laki-laki); (i) wakil
lembaga kesehatan (perempuan atau laki-laki)
(4)
Semua anggota mempunyai hak suara yang sama; bekerja
dedikatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran semua anak; baik anak yang daya
tanggapnya cepat maupun anak yang daya tanggapnya lamban.
Bab X
KEPENGURUSAN KOMITE Madrasah
Pasal 10
Dewan Pengurus Komite Madrasah Al-Furqon Sanden :
(1)
Terdiri atas: (a) seorang ketua; (b) dua orang wakil
ketua; (c) Seorang sekretaris; (d) seorang bendahara; sejumlah anggota yang
terbagi ke dalam 2 (dua) bidang, yakni: (i) pembelajaran, kesehatan dan gizi
anak; dan (ii) keuangan, ketenagaan dan fisik Madrasah (termasuk perolehan asset Madrasah ).
(2)
Wakil Ketua Bidang Pembelajaran Anak dan Wakil Ketua
mengurus Sumber Daya.
(3)
Ketua Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden tidak berasal dari Kepala, guru, yayasan Madrasah Al-Furqon Sanden ,
(4)
Ketua Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden dipilih dari dan
oleh anggota dalam rapat umum anggota.
(5)
Struktur organisasi Komite Madrasah Al-Furqon Sanden adalah seperti yang tertera pada pasal 4 dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari pasal 10 Ayat (5) ini.
(6)
Dewan Pengurus Komite Madrasah Al-Furqon Sanden harus memenuhi persyaratan,: (a) orang yang
perduli terhadap dunia pendidikan dan hak-hak anak; (b) setelah anggota memilih
calon, maka calon yang sudah di pilih memilih lagi dari antara mereka untuk
menjadi ; Ketua Dewan Pengurus, Wakil ketua, sekretaris dan bendahara; (c)
setidaknya lima puluh persen adalah perempuan; (d) dua orang dari wakil
pemudi/a; dan (e) Wakil Ketua Bidang Pembelajaran Anak haruslah calon yang
mempunyai anak di Madrasah atau Madrasah yang bersangkutan.
Bab XI
TUGAS POKOK KOMITE Madrasah
Pasal 11
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden mempunyai tugas untuk:
(1)
Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Komite.
(2)
Menyelenggarakan rapat-rapat anggota sesuai program
yang di tetapkan.
Pasal 12
(1)
Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden bertugas untuk
menyusun program kerja Madrasah dan Laporan Keuangan Komite harus selesai
selambat-lambatnya Bulan Agustus setelah rapat evaluasi hasil pelaksanaan
pembelajaran tahun sebelumnya. Tugas tersebut meliputi:
(2)
Menetapkan visi dan misi kelas dan Madrasah sesuai kebutuhan anak menurut kelas dan jenis
kelamin dan kehendak orang tua serta masyarakat setempat;
(3)
Bersama guru, Kepala Madrasah dan
pengawas Madrasah memberikan masukan, pertimbangan dan
rekomendasi kepala Madrasah dalam
menyusun, menetapkan dan memutuskan program Madrasah termasuk Anggaran pendapatan dan Belanja
(RAPBM) Al-Furqon Sanden ,
(4)
Kepala Madrasah, membantu dan menyusun silabus
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan dana yang diperlukan untuk mewujudkan KTSP di dalam kelas;
(5)
KTSP, Tim Pengembang Silabus perlu bekerja-sama dengan
Komite Madrasah yang lain di gugus yang sama.
(6)
Menetapkan kebijakan tentang perbaikan kesejahteraan
guru, staf tata usaha, penjaga Madrasah dan kepala Madrasah ;
(7)
Bersama-sama Guru dan Kepala Madrasah mengembangkan potensi turut serta secara bebas
masyarakat khususnya budaya local dan bahasa daerah untuk dalam kehidupan
budaya meningkatkan prestasi semua anaksesuai dengan talenta masing-masing
anak, baik dalam bidang akademis maupun bidang iman, taqwa dan budi pekerti;
(8)
Menggali, menghimpun dan mengelola sumber daya dari
masyarakat yang di kelola oleh bendahara rutin Madrasah dan
bendahara pembangunan Komite Madrasah ;
(9)
Menghimpun dan
mengelola saran, masukan, bahan pemikiran, dan tenaga yang berasal dari masyarakat;
(10)
Menerapkan dan menetapkan kebijakan tentang disiplin, penghindaran segala bentuk kekerasan, tentang sikap dan
perilaku terhadap anak pencegahan diskriminasi kepada anak dan guru perempuan
baik di rumah, dikelas maupun di Madrasah
;
(11) Menetapkan kebijakan tentang
pemeriksaan kesehatan mata, gigi, telinga dan gizi anak, penanggulangannya
bersama guru, orang tua murid dan wakil dari lembaga kesehatan setempat;
(12) Mendukung otonomi dan
pengembangan profesi guru dalam pelaksanaan pengajaran aktif, kreatif, efektif
dan menyenangkan sejalan dengan pembelajaran, bimbingan serta penilaian hasil-hasil
pembelajaran (Penilaian formatif dan sumatif;
(13) Membangun kerjasama dengan lembaga
atau pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu guru, mutu pembelajaran anak,
dan kemandirian Madrasah, secara berkesinambungan,;
(14) Bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan Dewan Pendidikan, Komite Madrasah / Madrasah
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di Madrasah sesuai
dengan kewenangannya masing-masing.
(15) Mendukung, memantau dan mengevaluasi
disiplin, penghindaran kekerasan terhadap anak, pengelilaan kelas dan Madrasah
termasuk penggunaan keuangan dan sumber daya lainnya untuk kelas dan Madrasah;
(16) Memantau guru dan Kepala Madrasah dalam
menerapkan KTSP dan meminta pertanggungjawaban Kepala Madrasah tentang kemajuan
dan masalah penerapan KTSP.
(17) Membuat laporan pertanggungjawaban
secara terbuka kepada pemberi dana dan masyarakat tentang penggunaan keuangan
dan sumber daya lain serta hasil-hasilnya; dan
(18) Menyampaikan usul dan rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Ngada tentang kebutuhan
anak, guru dan Madrasah dan tentang upaya peningkatan pelayanan dan
mutu pendidikan.
Bab XII
RAPAT KOMITE
Madrasah N2 Sarirejo
Pasal 13
(1) Rapat pleno anggota merupakan kekuasaan tertinggi Komite Madrasah
MTs Al-Furqon Sanden.
(2) Rapat Pleno Anggota sedikitnya dilakukan 2 (dua) kali dalam satu
tahun ajaran, yakni sebelum satu tahun ajaran dengan agenda pokok rencana Madrasah,
akhir semester I dan II dengan agenda pokok laporan kemajuan anak dan pertanggungjawaban
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden kepada orang tua dan masyarakat.
(3) Sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota anggota Komite Madrasah Al-Furqon Sanden dapat mengusulkan dan mengesahkan diadakannya
Rapat Pleno di luar rapat yang telah di tetapkan.
(4) Pengurus Komite dapat merencanakan dan melaksanakan rapat pengurus,
rapat bidang dan atau panitia ad hoc.
(5) Pengurus Komite menetapkan dan memutuskan wewenang dan kewajiban
panitia ad hoc dalam bentuk surat tugas.
Bab XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
Pasal 14
Hal-hal yang belum di atur dalam
Anggaran Dasar Komite Madrasah MTs Al-Furqon Sanden diatur lebih lanjut dalam ART Komite Madrasah Al-Furqon Sanden .
Bab XIV
PEMBUBARAN KOMITE Madrasah AL-FURQON SANDEN
Pasal 15
(1) Komite Madrasah MTs Al-Furqon
Sanden dapat di bubarkan jika Madrasah
di tutup; atau
(2) Komite Madrasah MTs Al-Furqon
Sanden dapat di bubarkan jika di setujui
oleh sedikitnnya 2/3 anggota masyarakat dalam kapasitasnya sebagai anggota
Komite Madrasah melalui rapat pleno anggota.
(3) Sesudah Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden dibubarkan,
semua asset Komite Madrasah di serahkan kepada Madrasah MTs Al-Furqon Sanden .
B. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOMITE MADRASAH AL-FURQON SANDEN
Bab XV
MEKANISME PEMILIHAN, PENETAPAN PENGURUS
KOMITE MTs AL-FURQON SANDEN
Pasal 16
Mekanisme pemilihan dan penetapan
Komite Madrasah Al-Furqon Sanden untuk periode berikutnya dilaksanakan sebagai
berikut:
(1)Kepala Madrasah dan atau orangtua murid membentuk panitia
persiapan dan memanggil rapat untuk menginventarisasi calon Komite Madrasah Al-Furqon Sanden
(2) Calon anggota di umumkan kepada orangtua/ wali murid dan
masyarakat;
(3) Komite Madrasah mengadakan rapat untuk memilih pengurus Komite
Madrasah dan anggota Komite Madrasah yang baru;
(4) Komite Madrasah menetapkan pengurus dan anggota Komite Madrasah yang
baru dan menyerahterimakan kepangurusannya kepada pengurus yang baru dengan
Surat Keputusan Ketua Komite Madrasah
Al-Furqon Sanden;
(5) Komite Madrasah yang baru perlu menyebarluaskan informasi
tentang kepengurusan dan tugas-tugasnya kepada orangtua dan anggota masyarakat
setempat.
(6) Tembusan Surat Keputusan Kepala Madrasah tentang Pengesahan Komite Madrasah di
kirimkan kepada: (a) Ketua DPRD Kabupaten/ Kota; (b) Kepala Kemenag; (c) Dewan
Pendidikan Kabupaten Kota; (d) Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan (e) seluruh
pengurus Komite Madrasah .
Bab XVI
RINCIAN TUGAS PENGURUS KOMITE Madrasah AL-FURQON SANDEN
Pasal 17
(1) Ketua Bertugas:
a.
Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan
komite Madrasah baik kedalam maupun
keluar Madrasah;
b.
Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas-tugas Wakil
ketua, Sekretaris, Bendahara dan kepala bidang;
c.
Mengatasi dan menyelesaikan masalah yamg terjadi dalam
wadah Komite Madrasah dan sasaran program.
d.
Atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung
jawaban tentang program kerja Komite kepada anggota Komite Madrasah .
e.
Menandatangani surat-surat Komite Madrasah Al-Furqon Sanden
f.
Bersama-sama dengan semua nsure pengurus melaksanakan
tugas-tugas Komite Madrasah Al-Furqon
Sanden ,
g.
Apabila ketua berhalangan, maka ketua mendelegasikan
tugas-tugas dan Struktur organisasi ketua kepada Pengurus yang lain,
h.
Memimpin rapat-rapat Komite Madrasah;
i.
Menghadiri undangan rapat di luar Komite Madrasah .
(2) Sekretaris bertugas:
a.
Mengelola tata usaha Komite Madrasah
b.
Menyiapkan agenda rapat setelah mengkonsultasikannya kepada
ketua Komiite Madrasah .
c.
Mengatur surat keluar dan
d.
Mencatat hasil kegiatan rapat dan membuat risalah
rapat.
e.
Menyiapkan konsep program kerja dan memfinalkan setelah
memperoleh masukan dari rapat pengurus Komite Madrasah.
(3) Bendahara Komite bertugas:
a.
Membukukan keuangan dan menyiapkan uang Komite Madrasah;
b.
Mengeluarkan uang atas perintah ketua sehubungan dengan
program pokok Komite
c.
Memeriksa laporan keuangan Madrasah dan
mempertanggungjawabkannya kepada anggota Komite Madrasah ; dan
d.
Memberikan masukan dalam penyusunan RAPBM.
(4) Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan
Pendidikan
a.
Menyetujui dan mengikuti perkembanganprogram pembinaan
kesehatan fisik dan mental anak, keimanan, ketakwaan dan budi pekerti di
kalangan murid, guru dan Kepala Madrasah
.
b.
Menyusun program kegiatan pengalangan dana masyarakat
termasuk penentuan uang Madrasah .
c.
Menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat
mengalang dana untuk Madrasah .
d.
Membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan
tugas pengendalian sarana dan prasarana Madrasah .
e.
Menyetujui dan mengikuti perkembangan program kegiatan
dan gizi, manfaat penghindaran kegiatan fisik dan mental, peningkatan disiplin
serta saling menghormati antara (i) anak dengan anak; (ii) anak dengan guru dan
Kepala Madrasah ; (iii) antara guru dan
Kepala Madrasah ; dan antara warga Madrasah dengan
masyarakat.
f.
Memeriksa dengan teliti laporan tiga bulanan dan
mempertanggungjawabkan hasil-hasilnya tentang pelaksanaan tugas bidangnya
kepada Komite Madrasah Al-Furqon Sanden ,
g.
Memeriksa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
secara terbuka tentanng kaitan antara penggunaan dana dan mutu pembelajaran
anak.
h.
Membantu menyusun dan menyetujui program pemeriksaan
kesehatann dan gizi anak;
i.
Melaksanakan kegiatan penyadaran masyarakat tentang
kesehatan keluarga dan anak termasuk program UKS;
j.
Menggunakan
pengetahuan tentang kesehatan fisik dan mental dan gizi anak sebagai sumber
belajar di kelas dan Madrasah ;
k.
Secara berkala, membantu pemeriksaan dan penyembuhan
dan perbaikan gizi anak;
l.
Memeriksa denganteliti laporan kaitan antara kesehatan
dan gizi anak dengan kemajuan belajar anak dan secara terbuka malaporkannya
kepada masyarakat; dan
m.
Secara berkala melaksanakan kegiatan penyadaran kepada
anak dan orangtua tentang kesehatan masyarakat.
n.
Mengevaluasi kesehatan dan gizi anak secara berkala
setiap bulan di Madrasah .
(5)
Bidang Keuangan,
Pengelolaan Dana Masyarakat
a.
mengupayakan perolehandana untuk peningkatan mutu
pembelajaran anak, sarana dan prasarana Madrasah .
b.
Menyetujui dan membantu program kegiatan penggunaan dan
pemeliharaan sarana/ prasarana Madrasah ;
c.
Memeriksa dengan teliti laporan pertanggungjawaban
dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan sarana/ prasarana Madrasah pada
setiap akhir semester dan akhir tahun Madrasah
.;
d.
Bersama bidang lain memahami dan mendukung program
kegiatan pengendalian mutu pembelajaran murid di setia kelas; dan
e.
Memastikan penggunaan uang untuk meningkatkan mutu
pembelajaran anak di setiap kelas dan di
Madrasah .
Bab XVII
MEKANISME
RAPAT KOMITE Madrasah
Pasal 18
(1)
Undangan rapat harus di kirimkan kepada peserta rapat
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat dan harus di
lengkapi dengan buku ekspedisi.
(2)
Agenda rapat yang di sikapkan oleh Sekretaris Komite Madrasah perlu
memperoleh persetujuan peserta rapat.
(3)
Anggota Komite Madrasah dapat mengusulkan agenda rapat
untuk memperoleh persetujuan dari peserta rapat, apabila rapat tersebut hanya
di hadiri oleh pengurus Komite Madrasah .
(4)
Bila rapat tersebut di hadiri oleh masyarakat dan atau
orangtua murid, maka anggota Komite Madrasah
tidak perlu mengusulkan tambahan
agenda rapat;
(5)
Anggota Komite Madrasah yang mengusulkan rapat dapat
menyampaikan gagasannya guna mendapat tanggapan dari peserta rapat, kalau rapat
tersebut intern pengurus Komite Madrasah ;
(6)
Proses dan hasil keputusan rapat dicatat dalam risalah
rapat yang disusun oleh sekretaris Komite Madrasah atau seorang petugas yang di serahi tugas
untuk itu; dan
(7)
Hasil keputusan rapat di laporkan dan di baca ulang
pada saat usai rapat dan pada awal pertemuan rapat berikut.
Bab XVIII
PELAPORAN
Pasal 19
(1)
Untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar
di kelas, maka manajemen konflik prosedur pelaporan dan urusan administrasi
harus di sederhanakan.
(2)
Dokumen kebijakan, dokumen rencana dan anggaran serta
laporan kemajuan harus harus disederhanakan.
(3)
Pengelolaan dana pendidikan di laporkan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
(4)
Setiap pemasukan dan pengeluaran agar dilakukan
pemeriksaan dan pengawasan (diaudit) secara tertib dan teratur.
Pelaporan dan
dokumen memakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan
menggunakan kata-katadan kalimat yang mudah dimengerti.
Bab XIX
MANAJEMAN KONFLIK
Pasal 20
(1)
Komite Madrasah MTs Al-Furqon Sanden dan semua piahak yang berkepentinagan berusaha
untuk menciptakan suasana keterbukaan dan kekeluargaan guna mencegah konflik
yang dapat menghambat yang merugikan pembelajaran anak.
(2)
Dalam mengatasi konflik, semua pihak perlu menggunakan
mengutamakan cara damai dan menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik
berikut ini:
(a)
Memisahkan orang dari masalah dan menfokuskan pada
masalah;
(b)
Pusatkan pada kepentingan atau motif dan bukan pada
status atau posisi;
(c)
Ciptakan berbagai kemungkinan jalan keluar sebelum
memutuskan apa yang harus di lakukan; dan hasilnya berdasarkan pada
patokan-patokan objektif dan tanpa diskriminasi.
Bab XX
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 21
(1)
Kerja Madrasah sama
dengan pihak lain hanya dapat di lakukan setelah di teliti, di pertimbangkan
dan disepakati dalam rapat pleno anggota.
(2)
Kerja-sama dengan pihak lain di tuangkan dalam nota
kesepakatan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh
wakil Pemerintah.
(3)
Tujuan utama kerja-sama itu adalah untuk meningkatkan
mutu pembelajaran anak-didik.
Bab XXI
KALENDER PENDIDIKAN
Pasal 22
(1)
Komite Madrasah memastikan tersedianya kalender
pendidikan dan digunakan sebagaimana mestinya.
(2)
Komite Madrasah perlu berkonsultasi perihal kalender
pendidikan seperti yang tertera pada ayat (1) pasal 20 di atas.
Bab XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal lain yang belum diatur
dalam AD dan ART akan ditetapkan secara terpisah melalui rapat pleno anggota
Komite Madrasah .
|
Ditetapkan di Sanden Tanggal : 11 Maret 2020 Komite Madrasah
MUNAJI |
Komentar
Posting Komentar